Labuhan Bejo (Ist)

Banten, Kabartravel.com – Dari hasil analisis mendalam mengenai langkah strategis pengembangan potensi wisata bahari,  ditetapkan tiga daerah sebagai model tata kelola pusat wisata bahari berstandar internasional, yakni Kepulauan Seribu-Kota Tua, Labuan Bejo dan Bali.

Penetapan ini, dihasilkan dalam Focus Group Discussion (FGD) mengenai Dukungan Pengembangan Potensi Wisata Bahari yang diadakan Kemenpar, bertema Pemetaan Permasalahan dan Solusi: Isu Strategis Pariwisata Bahari dan Rancang Bangun Model Tata Kelola dan Model Bisnis Pusat Pariwisata Bahari Berstandar Internasional pada Kamis (12/09/2019) di Swiss-Belhotel Airport Banten. Tiga daerah tersebut diharapkan menjadi prototipe bagi distinasi wisata bahari lainnya.

“Selain itu ada beberapa deregulasi kebijakan yang sudah dilakukan. Kami juga membahas prospek pengembangan destinasi wisata bahari di Kepulauan Seribu-Kota Tua, Labuan Bajo, serta Bali, karena ketiganya akan menjadi contoh destinasi wisata bahari berstandar internasional bagi wilayah lain,” ujar Staf Ahli Menteri Bidang Kemaritiman Kementerian Pariwisata, Frans Teguh.

Hasil FGD juga menekankan pentingnya memperbanyak jumlah event bertaraf internasional guna memperkenalkan destinasi bahari Indonesia ke dunia. Adapun kegiatan-kegiatan menarik yang bisa disajikan dalam suatu festival wisata bahari seperti cruise, sailing, surfing, diving, wisata mancing (game fishing), dan lainnya.

“Dengan memperbanyak event tingkat internasional kami harap akan semakin banyak wisman yang berkunjung ke destinasi bahari Indonesia,” ujar Frans Teguh.

Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya juga menyampaikan dukungannya terhadap pengembangan potensi wisata bahari Indonesia. Menurutnya, Indonesia kini memiliki semangat membangun sektor bahari melalui pintu pariwisata.

Lebih lanjut, Menpar Arief Yahya menyatakan bahwa kekayaan bahari Indonesia amat beragam. “Selain pantai, 70 persen jenis koral yang hidup di dunia terdapat di Indonesia. Sayangnya, kelebihan itu belum dikelola dengan baik, sehingga tidak memberi dampak positif bagi perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat. Perlu terobosan yang lebih efektif untuk mendorong kemajuan wisata bahari kita,” jelas Arief Yahya.

Hal serupa juga disampaikan Ketua Tim Percepatan Pariwisata Bahari Indroyono Soesilo yang turut menegaskan Indonesia sebagai negara bahari. Karena itu, upaya meningkatkan kunjungan wisman dari sektor ini mesti semakin gencar dilakukan sehingga wisata bahari Indonesia dapat menjadi yang terdepan.

“Dalam pengembangan industri wisata bahari pun rencananya dalam lima tahun ke depan akan dibangun 127 kapal pesiar baru di seluruh dunia di mana 27 di antaranya merupakan kapal pesiar besar yang dapat mengangkut 3000 hingga 7000 penumpang,” jelas Indroyono Soesilo.

FGD dihadiri perwakilan kementerian dan pemerintah daerah terkait yaitu Kemenko Kemaritiman, Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Dirjen KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Keamanan Laut RI, Bupati Manggarai Barat, Asdep Bidang Pariwisata Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pariwisata Provinsi DIY Yogyakarta,  Perwakilan Industri (ASDP Indonesia Ferry, PADI, Pelindo II, Pelindo III, Andhika GAC) serta peneliti dari Pusat Pariwisata UGM. (Wisja)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here