Jakarta, Kabartravel.com – Tiga Daerah ditetapkan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) sebagai proyek percontohan (pilot project) dalam menerapkan Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK).

MKK yang dikuatkan dengan payung hukum Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan, menjadi pedoman mitigasi dan penanganan bencana krisis kepariwisataan yang bersumber dari faktor alam dan non-alam (krisis sosial).

Ketiga daerah tersebut, yakni; kepulauan Riau mewakili regional barat, Jawa Barat mewakili regional tengah, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) mewakili regional timur

Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya menyatakan, penerapan MKK ini sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi krisis kepariwisataan yang menyebabkan turunnya citra kepariwisataan Indonesia maupun jumlah wisatawan di daerah tujuan pariwisata, kawasan strategis pariwisata, dan daerah wisata lainnya.

Sampai saat ini krisis pariwisata berupa bencana alam yang terjadi di Bali, Lombok, Selat Sunda, Palu dan daerah lain di Tanah Air berdampak pada pencapaian target kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)

Tahun ini targetnya sebesar 18 juta wisman, diprediksi hanya tercapai 16 juta atau mengalami potential loss 2 juta wisman. Hal tersebut disampaikan Menpar Arief Yahya dalam acara Sosialisasi Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK) Daerah di Jakarta, Senin (9/9/2019).

Menpar yang didampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo dan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menjelaskan, pengalaman selama ini dalam menangani bencana alam di destinasi pariwisata memerlukan kehati-hatian, khususnya ketika menetapkan status bencana dan daerah terdampak, karena hal itu berdampak pada pemberlakuan travel warning bagi para wisman.

Menpar mencontohkan ketika terjadi erupsi Gunung Agung di Bali pada 27 November 2017 lalu. Penetapan status  ‘Awas’ (level IV) membawa dampak sejumlah negara sumber wisman termasuk Tiongkok mengeluarkan travel warning.

“Kunjungan wisman dari Tiongkok ke Bali seketika itu drop. Kemudian pada 23-24 Desember 2017 ketika status ‘Awas’ kita revisi hanya 10 km dari Gunung Agung dan di luar zona tersebut dinyatakan aman, kunjungan wisman Tiongkok ke Bali berangsur-angsur pulih kembali,” kata Arief Yahya.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menyatakan, untuk meminimalisir dampak dari peristiwa bencana alam, pemerintah tengah mempersiapkan peraturan yang mewajibkan daerah untuk membuat rencana kontijensi (contingency  plan) bencana.

Pada dasarnya terjadinya bencana; antara lain; erupsi, tsunami, gempa bumi, likuifaksi, banjir, tanah longsor, maupun angin puting beliung, menurutnya, merupakan peristiwa yang terjadi secara berulang-ulang sehingga mitigasi dan kewaspadaan sangat diperlukan dalam upaya mengurangi risiko korban jiwa dan kerugian harta benda.

“Bila pemerintah daerahnya kuat, kemudian rakyatnya taat peristiwa bencana tidak banyak menelan korban. Sebaliknya, jika peran pemerintah tidak kuat dan rakyatnya tidak taat, peristiwa bencana misalnya banjir akan banyak menelan korban jiwa,” kata Doni Monardo.

Dengan ditetapkannya tiga destinasi pariwisata (Kepulauan Riau, Jawa Barat, dan NTB) sebagai proyek percontohan MKK, berbagai program di antaranya kegiatan Focus Group Discussion (FGD) akan dilaksanakan di  sana.  (Wisja)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here