Pekanbaru, Kabartravel.com – Riau merupakan provinsi ketiga yang ditetapkan sebagai pilot project pembentukan MKK Daerah. Sebelumnya, pembentukan MKK Daerah juga telah dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat dan Jawa Barat.

“Kedepan diharapkan setiap provinsi di Indonesia juga memiliki MKK Daerah,” kata Staf Ahli Menteri Bidang Multikultural dan Plt. Kepala Biro Komunikasi Publik Kemenpar, Guntur Sakti, di Balai Putih Janggi Gedung Daerah Provinsi Riau, Kamis (14/11/2019).

Ketiga provinsi yang ditetapkan menjadi pilot project MKK Daerah ini dipilih karena mewakili wilayah barat, timur, dan tengah Indonesia. Wilayah barat diwakili oleh Jawa Barat, wilayah timur diwakili oleh Lombok, dan wilayah tengah yang diwakili Riau. Ketiga daerah tersebut juga memiliki karakter dan potensi krisis pariwisata yang berbeda.

“Untuk Provinsi Riau, karakter bencana yang terjadi yakni peristiwa kabut asap akibat kebakaran hutan yang terjadi hampir setiap tahun. Kabut asap menjadi perhatian kita bersama, yakni bagaimana pariwisata tetap bertahan dalam keadaan krisis seperti itu,” ujarnya lagi.

Lebih lanjut, Guntur menjelaskan mengenai pentingnya keberadaan MKK Daerah untuk sektor pariwisata yang diproyeksikan menjadi penghasil devisa terbesar di Indonesia, bersaing dengan migas.

“Pariwisata memiliki potensi yang besar sebagai daya tarik dan penghasil devisa namun juga memiliki potensi krisis yang besar. Untuk itu, kita perlu menetapkan sejumlah sistem untuk mengelola krisis kepariwistaan. Maka, kami membentuk manajemen krisis pariwisata daerah, untuk meningkatkan kapabilitas daerah dalam melokalisasi krisis yang terjadi,” tambah Guntur.

Mengenai pembentukan MKK Daerah, Plt. Kadispar Provinsi Riau Yose Rizal Zein menyatakan kesiapan daerahnya untuk menjadi pilot project pembentukan MKK Daerah mengingat peristiwa kabut asap yang terjadi di Riau berdampak pada ekonomi daerah setempat, termasuk sektor pariwisata.

“Kami memandang perlu untuk mengamankan posisi pariwisata dari krisis lingkungan yang terjadi. Untuk itu perlu dilakukan penyelarasan program-program apa saja yang harus dilakukan baik pada saat belum terjadi krisis, saat krisis berlangsung, serta saat pascakrisis” tambahnya.

Sementara itu, Kasubdit Peran Lembaga Usaha BNPB, Firza Ghozalna berpendapat bahwa integrasi pengembangan pariwisata di tengah terjadinya bencana menjadi kunci pengelolaan pariwisata. Hal ini penting mengingat pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan yang sedang berkembang.

“Salah satu keberhasilan penanganan krisis yakni saat peristiwa erupsi Gunung Agung. Kami mengalami titik di mana jumlah penumpang pesawat menuju Bali tidak sampai 50 persen. Saat itu, kami bersama sejumlah pihak termasuk Kementerian Pariwisata dan Pemrpov melakukan sejumlah upaya untk mengembalikan kondisi pariwisata Bali. Kemudian, tidak begitu lama, kondisi pariwisata Bali pun kembali pulih,” pungkasnya. (BKP/Wisja)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here