Pengurus DPP ASITA perode 2019-2024 ketika melakukan audiensi dengan Kemenparekraf (Foto: Ist)

Jakarta, Kabartravel.com – Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Didirikan pada tahun 1971, pada tahun 2021 mendatang bakal memasuki tahun emas (50 tahun) berdirinya organisasi dengan tujuan meningkatkan peran anggota sebagai salah satu pelaku utama pariwisata nasional, peningkatan pendapatan serta pengembangan kapasitas usaha berdaya saing global.

Salah satu misi didirikan organisasi ini adalah untuk meningkatkan citra pariwisata Indonesia dan peran para anggota sebagai pelaku utama pariwisata nasional yang berdaya saing global. ASITA memiliki 31 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Memiliki misi meningkatkan Citra Pariwisata Pangandaran dengan memberikan kepuasan, rasa aman, adanya kepastian perlindungan dan jaminan terhadap kepentingan pemakai jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan tanpa mengorbankan kepentingan sesama anggota.

Seiring dengan berjalannya waktu, seperti yang dilansir berbagai media,  mulai timbul permasalahan yang perlu, dan dituntut oleh berbagai pihak, khususunya anggota agar  ada penyelesaian. Dalam hal ini, DPP melalui Ketua Umum terpilih, dengan cepat segera meredam kisruh yang terjadi.

Seperti yang disiarkan Theindonews.com 12 febriari 2020 lalu, adanya muncul gugatan dari beberapa anggota perwakilan DPD Asita kepada Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (DPP Asita). Digugat karena menurut penuntut, DPP telah membuat akte pendirian Asita baru tahun 2016 serta LPJ yang terkesan sembarangan dan beberapa isu krusial yang menyertai kepengurusan DPP Asita.

Lebih lanjut disebutkan Asita yang sudah didirikan sejak 7 Januari 1971 dan tercatat di Kemenkumham pada 1975, sampai sejauh ini tetap melaksanakan tugasnya di bidang kepariwisataan. Namun dengan adanya beberapa kejanggalan-kejanggalan dalam kepenguruasanya penggugat akan menempuh jalur hukum.

MPA Tuntut Tanggung Jawab DPP  

Selanjutnya, berita terbaru Wartajakrta.com  (16/03/2020), dengan terpilihnya kepemimpinan yang baru hasil munaslub 2019 di Jakarta dan terpilih Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (DPP Asita) DR. N Rusmiati, M.Si.,mulai timbul permasalahan yang sudah lama terjadi namun belum ada penyelesaian dengan baik sampai saat ini.

Permasalahan muncul dari beberapa anggota perwakilan DPD Asita menuntut ketua DR. N Rusmiati(R) dan Asnawi Bahar(AB) ketua lama karena telah membuat akte pendirian Asita baru tahun 2016 serta LPJ yang terkesan sembarangan dan beberapa isu krusial yang menyertai kepengurusan DPP Asita.

“Namun dengan adanya beberapa kejanggalan-kejanggalan dalam kepengurusannya, akhirnya dibentuklah MPA(Majelis Penyelamat Asita) yang terdiri dari beberapa anggota Asita juga pengurus lama atau sesepuh yang sangat peduli dengan keberadaan ASITA,  mereka ingin menyelamatkan ASITA  agar sesuai dengan arah dan tujuan dari pendirinya dahulu.

Ditemui di Jakarta Senen 16 Maret 2020,Ben Sukma Harahap, salah satu dari MPA mengatakan, “Kami disini membentuk Majelis Penyelamat ASITA karena kami beserta teman teman anggota Asita merasa perlu untuk berbuat sesuatu menyelamatkan ASITA  dan mengembalikannya kepada rel atau jalur yang sebenarnya ,

“Selanjutnya tentu kami akan membicarakan juga banyak hal tentang bagaimana sikap melaksanakan dan mengembalikan ASITA seperti semula.Dan kemungkinan kami juga akan menuju PLT dimana selama ini ASITA dipimpin oleh seorang atau sekelompok orang yang telah menyelewengkan cita-cita Luhur dari ASITA demi kepentingan kelompok sehingga sudah lewat tanggung jawab yang diberikan”  sebut Ben

“Kemudian ternyata muncul kepengurusan yang baru itu telah membuat akte pendirian tahun 2016 yang mengakibatkan tidak sejalan dengan yang lama dengan alasan, mereka mengatakan itu adalah untuk mengesahkan mendapatkan penegasan dari KUMHAM yang selama ini belum dimiliki Asita,” ujar Ben.

“Namun pada kenyataanya bahwa akte ASITA  berubah total dan kemudian mereka mengatakan didirikan pada tahun 2016 dan mereka menyebut dirinya sebagai pendiri. Padahal Ketua terpilih hasil Munaslub 2019 artinya selama ini ketua terpilih telah menyembunyikan akte yang dibuat pada tahun 2016.” Pungkas Ben

Pertanyaan mulai mucul, saat Raker di Palembang beberapa waktu  lalu. Sebab , selama Raker akte ini tidak pernah dimunculkan. “Kami menduga ini adalah perbuatan yang melanggar aturan muncul tiba-tiba ketika mereka menyusun laporan pertanggung jawaban ke kita kemudian dimasukkan akte ini dan kamipun baru mengetahui ternyata ada yang diterbitkan dan sudah mendapatkan pengesahan dari Kumham, tapi ternyata tidak sesuai dengan proses dan kamipun sudah menyiapkan bukti bahwa adanya penyelewengan ketika ada akte pendiriantahun 2016, bahkan ada indikasi pemalsuan tandatangan,” imbuh Asrul Aziz salah satu anggota MPA.

“Karena sudah tidak sesuai dengan tujuan pendiriannya dan sekarang terlihat banyak hal yang tidak sesuai dengan akta pendirian, saya sebagai anggota mengajukan untuk mengadukan persoalan yang ada di kepengurusan Asita,dan ini muncul dari individu-individu anggota yang merasa tidak puas dengan kepengurusan Asita yang baru,” imbuhnya.

Jika tidak ada itikad baik dari pengurus DPP Asita kami akan menempuh jalur hukum dan memperkarakan dengan melaporkannya ke polisi.”Intinya kami ingin kembalikan keberadaan Asita sesuai dengan madsud dan tujuan dari berdirinya Asita pada tahun 1971, Karena untuk membuat akta baru harus sesuai keputusan Munas, Munaslub, atau Rakernas,” pungkas  Ben Sukma.

Penggugat juga menyoroti permasalahan lainnya,seperti hilangnya uang DPD Asita Kalimantan Timur yang mencapai Rp 1,2 miliar, serta isu kesemrawutan pengurus DPD Jatim yang sudah tidak mendapat kepercayaan dari anggotanya.

Ia pun menyayangkan organisasi sebesar ASITA  pembuatan laporan pertanggung jawaban (LPJ) hanya beberapa lembar serta pembukuannya ngawur tidak sesuai standar akutansi, dan tidak sesuai tuntutan ADRT bahwa ada kegiatan apa, dana kegiatan untuk apa, kemudian kemana saja.

Mereka juga menyoroti terkait aset kantor DPP ASITA  di kawasan Fatmawatiyang  dinilai hanya  Rp.200 juta dan gaji pegawai sekretariat Rp 200 juta lebih.  Mereka menyebutkan, laporan pertanggung jawaban keuangan juga sampai hari ini belum ada.

Dalam lapora yang dirilis Wartajakarta.com ini disebutkan, bahwa DPP ASAITA sejak tahun 2016 ini membuat akta pendirian baru yang peruntukannya juga ngawur, yakni untuk rumah singgah, kegiatan sosial kemudian yang paling fatal di sini adalah akta pendirian yang baru tersebut menghilangkan nama-nama pendiri Asita yang telah meninggal dunia.

DPP ASITA Berikan Penjelasan Tegas

Menyikapi kisruh yang ramai diberitakan tersebut, diantaranya soal Majelis penyelamat Asita yang khabarnya akan menuntut balik “R” dan “AB” sehubungan dengan adanya Akta ASITA tahun 2016 tersebut, DPP menberikan penjelasan.

Melalui Relaise yang diterima Kabartravel.com selasa (17/03/2020), Ketum DPP ASITA ibu DR.N. Rusmiati MSi beserta seluruh jajaran pengurus DPP Asita memberikan klarifikasi atau hak jawab kepada pihak media sebagai berikut:

  1. Bahwa Akte pendirian ASITA tahun 2016 dibuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan atas akte pendirian ASITA tahun 1975. Pembuatan akte ini dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan pengesahan Kemenhumkam yang belum didapat oleh ASITA dan akte tahun 1975 tidak dapat dipergunakan. Pembuatan akte ini di lakukan oleh Kepengurusan DPP ASITA periode 2015 -2019 Jadi niat baik itu, tidak relevan di tuduhkan kepada kepengurusan DPP ASITA periode 2019 – 2024.
  2. DPP ASITA sudah mendapatkan keluhan dari beberapa anggota mengenai permasalahan masalah akte 2016 dan langsung menikndaklanjuti dengan menemui Notaris yang membuat akte tersebut dan meminta Notaris tersebut membuat Cover note. Cover note tersebut beserta surat penjelasan dari DPD ASITA sudah dikirimkan kepada seluruh DPD ASITA se Indonesia beberapa waktu lalu.
  3. Bahwa LPJ atau laporan pertanggungjawaban yang dipersoalkan adalah LPJ kepengurusan DPP ASITA periode 2015 – 2018 Yang sesuai dengan AD Bab VI pasal 16 butir 7.1 sudah dipertanggungjawabkan pada MUNASLUB tahun 2019.
  4. Bahwasanya keberadaaan MPA atau Majelis Penyelamat Asita ini adalah tidak berdasar dan tidak dikenal di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga ASITA serta mengada-ada, sayangnya MPA ini digawangi oleh oknum – oknum anggota dan mantan pengurus ASITA serta di dukung oleh satu DPD Asita. DPP ASITA akan mengambil tindakan tegas atas sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh oknum pengurus ASITA dan anggota ini sesuai AD dan ART ASITA.
  5. Hingga saat ini kepengurusan DPP ASITA periode 2019 – 2024 berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Anggaran Dasar BAB III

Pasal 7 Tentang Tugas Pokok ASITA:

  1. Melayani dan melindungi kepentingan anggota, menampung saran dan memperjuangkan aspirasi anggota
  2. Memberikan bimbingan, arahan kepada anggotadalam rangka mengembangkan kapasitas dan kemampuan.
  3. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan program kepariwisataan
  4. Memberikan dukungan kepada anggota dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan kemampuan profesionalisme
  5. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota dalam melakukan kegiatan usaha secara professional agar terhindar dari praktek usaha yang dapat merugikan sesama anggota
  6. Menjadi mediator anggota dan para pihak pemangku kepentingan usaha kepariwisataan dalam rangka membangun kerjasama/sinergi baik didalam dan atau diluar usaha pariwisata pada tingkat lokal, nasional dan international.
  7. Menghimbau kepada para pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyebar luaskan berita-berita Hoax atau kebohongan untuk segera menghentikan semua kegiatannya. DPP ASITA akan mengambil tindakan tegas atas perbuatan ini dan jika perlu melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

DPP ASITA saat ini bekerja sama dengan pemerintah RI fokus untuk membantu meminimalisir dampak Virus COVID 19 kepada usaha-usaha anggota ASITA.

  1. Menghimbau kepada seluruh anggota ASITA se Indonesia untuk dapat terus berkoordinasi dengan DPC/DPD/DPP dalam rangka menghadapi dampak akibat dibatalkannya pemesanan produk-produk Wisata. DPP ASITA saat ini bekerja keras melakukan lobby-lobby dengan pihak Airlines dan hotel untuk mempermudah proses refund deposit atau full payment agar tidak merugikan anggota ASITA.

Sekretaris Umum (Sekum) DPP ASITA 2019-2024  Dr. (cand) Titus Indrajaya, SE. MM,yang ditemui Kabartravel.com  di kantor DPP ASITA, Komp.Golden Plaza Blok A 30, Jl.RS.Fatmawati no.15, Jakarta Selatan Senin (16/3/2020), menyebutkan saat ini DPP ASITA fokus mematangkan beberapa program, khususnya program yang bertujuan untuk peningkatan kwalitas anggota.

“Saatnya kita bertegas-tegas menyelesaikan kisruh ini. Kalau perlu kita akan mengambil tindakan kepada mereka yang mengganggu jalannya roda organisasi,” tegas Titus, tanpa menyebutkan tindakan apa yang bakal diambil DPP. (Wisja)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here